PIKIRAN RAKYAT

Berita

Peristiwa

Showbiz

Ad Placement

Foto

Video

Selasa, 03 November 2026

Operasi Patuh Krakatau 2026, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq Bangun Budaya Tertib Berlalu Lintas di Lampung

DITLANTAS POLDA LAMPUNG | Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung di bawah kepemimpinan Dirlantas Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektoral dalam mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026. Melalui komunikasi, koordinasi, serta penyamaan persepsi bersama berbagai unsur terkait, upaya mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas sekaligus mempersiapkan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 menjadi perhatian bersama di Provinsi Lampung, Rabu, 4 November 2026.

Dokumentasi kegiatan memperlihatkan Dirlantas Polda Lampung bersama jajaran kepolisian dan unsur terkait melakukan koordinasi langsung di lapangan. Komunikasi antarpersonel menjadi bagian penting untuk memastikan setiap unsur memahami tugas, tanggung jawab, serta langkah yang harus dilakukan dalam mendukung kelancaran aktivitas masyarakat.

Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq menempatkan sinergi lintas sektoral sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun sistem pengamanan lalu lintas yang efektif. Sebab, persoalan lalu lintas tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai instansi sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing.

Semangat tersebut tercermin dalam pesan yang ditampilkan pada dokumentasi kegiatan, yakni berbeda tugas, satu tujuan, serta berbeda kewenangan, satu komitmen. Pesan ini menjadi gambaran bahwa keberhasilan pengamanan membutuhkan kesamaan visi, koordinasi yang kuat, dan kesediaan seluruh unsur untuk bekerja bersama demi kepentingan masyarakat.

Dalam pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026, aspek keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian penting. Penertiban pelanggaran, peningkatan disiplin pengendara, serta edukasi kepada masyarakat merupakan langkah yang perlu berjalan beriringan agar kesadaran berlalu lintas tumbuh bukan semata karena adanya petugas, melainkan menjadi kebutuhan setiap pengguna jalan.

Kehadiran jajaran kepolisian bersama unsur terkait di lapangan juga memperlihatkan pentingnya kesiapan operasional. Koordinasi teknis, pemantauan situasi, dan komunikasi antarpersonel diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan yang dapat memengaruhi kelancaran arus lalu lintas maupun aktivitas masyarakat.

Selain mendukung pelaksanaan Operasi Patuh Krakatau 2026, penguatan sinergi tersebut juga relevan dengan persiapan pengamanan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Mobilitas masyarakat yang berpotensi meningkat pada periode akhir tahun membutuhkan perencanaan matang, termasuk kesiapan personel, pengaturan lalu lintas, serta koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq melalui jajaran Ditlantas Polda Lampung diharapkan terus mendorong pola kerja yang responsif, profesional, dan humanis. Masyarakat tidak hanya membutuhkan kehadiran aparat ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga pelayanan, perlindungan, dan kepastian bahwa perjalanan mereka berlangsung aman serta nyaman.

Sinergi lintas sektoral juga menjadi fondasi penting untuk membangun kepercayaan publik. Ketika seluruh unsur menjalankan fungsi secara terpadu, berbagai tantangan pengamanan dapat dihadapi dengan lebih terarah. Karena itu, koordinasi tidak boleh berhenti pada pertemuan formal, melainkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata dan pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

Melalui semangat POLISI BERSAMA MASYARAKAT, Ditlantas Polda Lampung terus mendorong terciptanya budaya tertib berlalu lintas dan kesiapan pengamanan yang berorientasi pada keselamatan publik. Berbeda tugas dan kewenangan bukan menjadi penghalang, melainkan kekuatan untuk menyatukan langkah demi Lampung yang aman, tertib, lancar, dan kondusif, khususnya menyambut Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

TIM RMO

Silaturahmi Dirlantas Lampung dengan Irjen Pol. (Purn.) Ike Edwin, Reza Chairul Akbar Sidiq Serap Nilai Adat dan Budaya Lampung

DITLANTAS POLDA LAMPUNG | Membangun kedekatan dengan masyarakat tidak cukup hanya melalui pelaksanaan tugas kepolisian di lapangan, tetapi juga membutuhkan komunikasi, penghormatan terhadap tokoh masyarakat, serta silaturahmi yang berkesinambungan. Semangat tersebut tercermin dalam kunjungan silaturahmi Direktur Lalu Lintas Polda Lampung Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq kepada tokoh masyarakat dan adat Lampung, Irjen Pol. (Purn.) Dr. H. Ike Edwin, yang akrab disapa Dang Ike, Selasa (3/11/2026).

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan. Dalam dokumentasi yang dibagikan, Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq terlihat menjalin komunikasi langsung dengan Ike Edwin, termasuk memperlihatkan sikap hormat ketika bersalaman dan menerima wejangan. Pertemuan tersebut menjadi gambaran pentingnya membangun hubungan antargenerasi dalam menjaga nilai pengabdian kepada masyarakat.

Ike Edwin dikenal sebagai mantan Kapolda Lampung tahun 2016 sekaligus tokoh yang memiliki perhatian terhadap pelestarian adat dan budaya Lampung. Pengalaman panjangnya dalam institusi kepolisian serta keterlibatannya dalam kehidupan masyarakat menjadi bagian dari nilai keteladanan yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi penerus Bhayangkara.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai wejangan dan nilai-nilai keteladanan disampaikan. Pesan mengenai semangat, dedikasi, kepedulian, serta pentingnya menjaga hubungan dengan masyarakat menjadi perhatian dalam silaturahmi tersebut. Nilai-nilai itu memiliki relevansi kuat dengan tugas kepolisian yang tidak hanya menegakkan aturan, tetapi juga menghadirkan rasa aman dan kepercayaan publik.

Bagi Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq dan jajaran Ditlantas Polda Lampung, keteladanan seorang senior merupakan pengingat bahwa jabatan adalah amanah dan pengabdian harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kedekatan dengan masyarakat, kesediaan mendengarkan aspirasi, serta kepedulian terhadap persoalan sosial merupakan bagian penting dalam membangun institusi kepolisian yang semakin dipercaya.

Silaturahmi tersebut juga membawa pesan tentang pentingnya menghormati adat dan budaya Lampung sebagai bagian dari identitas masyarakat Bumi Ruwa Jurai. Kepolisian harus mampu hadir di tengah keberagaman dengan sikap terbuka, menghargai kearifan lokal, serta menjadikan tokoh adat dan masyarakat sebagai mitra dalam menjaga keharmonisan dan ketertiban.

Dalam konteks tugas lalu lintas, pendekatan humanis menjadi sangat penting. Penegakan hukum harus berjalan beriringan dengan edukasi, keteladanan, dan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan. Masyarakat bukan semata-mata objek penindakan, melainkan mitra utama dalam menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.

Terlebih, Ditlantas Polda Lampung tengah menjalankan Operasi Patuh Krakatau 2026 yang berlangsung pada 26 Oktober hingga 8 November 2026. Operasi selama 14 hari tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin pengguna jalan, mencegah pelanggaran berisiko kecelakaan, serta membangun kesadaran bahwa keselamatan merupakan kebutuhan bersama, bukan sekadar kewajiban karena adanya petugas.

Kombes Pol. H.M. Reza Chairul Akbar Sidiq diharapkan terus membawa semangat keteladanan tersebut dalam kepemimpinan dan pelaksanaan tugas jajaran Ditlantas Polda Lampung. Perpaduan ketegasan, profesionalisme, komunikasi yang santun, dan kepedulian sosial merupakan fondasi penting untuk menghadirkan pelayanan kepolisian yang semakin berkualitas dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada akhirnya, silaturahmi bukan sekadar pertemuan untuk mempererat hubungan, melainkan ruang untuk menyerap pengalaman, menjaga persaudaraan, dan meneruskan nilai-nilai pengabdian. Semangat, dedikasi, serta kepedulian terhadap masyarakat yang menjadi pesan dalam pertemuan tersebut diharapkan terus menginspirasi jajaran Ditlantas Polda Lampung dalam menjalankan tugas.

POLISI BERSAMA MASYARAKAT.

TIM RMO

Sabtu, 31 Oktober 2026

Santuni 60 Anak Yatim Warnai HUT Ke-65 SMK KAL-1

Santuni 60 Anak Yatim Warnai HUT Ke-65 SMK KAL-1

Surabaya,(31/10/26)
Sekolah Menengah Kejuruan Khusus Angkatan Laut ( SMK KAL-1) Surabaya yang berdomisili di Daerah Basis Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Laut (Kodiklatal) bertepatan (01/11/26) sudah berusia 65 tahun.

Gema Dies Natalis dan Doa Bersama menyongsong Sukses TKA, SPMB SMK KAL-1 dalam rangka HUT Ke-65 SMK KAL-1 Surabaya berlangsung Sabtu, (31/10/26) di halaman sekolah dengan menghadirkan Drs.KH.Ali Fauzi Shahib, M.Si dan hadrah Al Faizin dari Surabaya di pimpin langsung oleh Faqih yang merupakan Alumni 2019 SMK KAL-1 jurusan Teknik Audio Video(TAV).

Kasatdik SMK KAL-1, Munawar, S.Pd., M.Pd dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Dies Natalis dan Doa Bersama menyongsong Sukses TKA, SPMB SMK KAL-1, murid-murid SMK KAL-1 saat ini masih melangsungkan TKA sebanyak 50%, lainnya baru akan dilaksanakan Senin depan .

Pada kesempatan tersebut Kasatdik Munawar, S.Pd., M.Pd
berpesan kepada seluruh murid SMK KAL-1 bahwa seragam yang kalian pakai mulai Dasi, Emblem berlogo Jangkar, memiliki makna /simbol
KUAT, KOKOH dan TIDAK TEROMBANG AMBING oleh ombak.

Untuk itu saya minta kalian untuk tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif yang akan menghambat bahkan menghalangi cita-cita dan harapan kalian.

Mari kita jadikan HUT SMK KAL-1 ke 65 ini sebagai TITIK TOLAK untuk berlayar lebih jauh, lebih berani dan lebih gemilang.

Lain halnya pesan yang di sampaikan oleh Ketua Pengurus Daerah Surabaya Yayasan Hang Tuah Ny.Sandya Ali Triswanto yang di bacakan oleh Kabidlemdik Dra. Ramayanti, harapannya kepada Kepala Sekolah beserta seluruh guru dan karyawan yang saat ini bertugas, saya berharap agar terus meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat disiplin, serta membangun budaya kerja yang profesional dan inovatif.

Sementara itu kepada seluruh murid SMK KAL-1 diharapkan dapat manfaatkan kesempatan belajar dengan sebaik-baiknya. Bekali diri dengan ilmu pengetahuan, keterampilan, karakter, dan kedisiplinan agar kelak menjadi lulusan yang kompeten, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja dan perkembangan teknologi.

Pada pertengahan acara ini , dilaksanakan pemberian santunan kepada 60 (enam puluh) anak-anak yatim, piatu dan yatim piatu yang saat ini menjadi murid yang masih aktif duduk di kelas X,XI dan XII SMK KAL-1.

Penyerahan santunan tersebut secara bergantian di serahkan oleh Kabidlemdik  Dra. Ramayanti, Sekretaris Niken Dyah Puspitorini , S.Pd,   Bendahara Ninik Indra Sunaring Venyanti dan Kasatdik SMK KAL-1 Munawar,S.Pd., M.Pd.

Pada sesi terakhir Drs. KH.Ali Fauzi Shahib, M.Si menyampaikan tausiahnya kepada seluruh murid agar dalam meraih cita-cita selalu ingat dan melaksanakan perintah guru, karena apa yang di sampaikan oleh merupakan bekal pengetahuan yang akan bermanfaat dikemudian hari, "Patuhlah kepada Bapak Ibu Guru" tuturnya, karena Bapak Ibu guru selalu berdoa untuk kesuksesan seluruh muridnya.

Nampak hadir dalam Gema Dies Natalis dan Doa Bersama menyongsong Sukses TKA, SPMB SMK KAL-1 dalam rangka HUT Ke-65 SMK KAL-1 mantan Kepengda Surabaya YHT Kolonel Laut (Purn) R. Joko Heriyanto, S.E., M.M., CHRMP, mantan Kasatdik SMK KAL-1, Kolonel Laut (KH)Drs. Burhan, M.Pd, Kolonel (Purn) Drs. Erwin Andarasmono, M.Kes, para mantan Waka, seluruh guru dan karyawan serta seluruh murid SMK KAL-1Surabaya (yht/dar).

Jumat, 30 Oktober 2026

Sepanjang 1–29 Oktober 2026, Polres Pasbar Catat 30 Laporan dalam Penyelesaian Perkara Restorative Justice

POLRES PASAMAN BARAT | Komitmen menghadirkan penegakan hukum yang berkeadilan, profesional, dan humanis terus diperkuat Kepolisian Resor Pasaman Barat (Polres Pasbar), Sumatera Barat. Di bawah kepemimpinan Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., M.H., melalui Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim), pendekatan keadilan restoratif atau Restorative Justice (RJ) menjadi salah satu mekanisme penyelesaian perkara tertentu dengan mengedepankan pemulihan hak korban, tanggung jawab pihak terkait, serta terciptanya kembali hubungan sosial yang harmonis di tengah masyarakat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subarata, S.Tr.K., menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dihimpun, selama periode 1 hingga 29 Oktober 2026 tercatat sebanyak 30 laporan polisi dalam penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif di lingkungan Polres Pasbar dan jajaran Polsek. Data tersebut mencerminkan upaya Satreskrim bersama jajaran dalam mengoptimalkan penyelesaian perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dari data tersebut, tujuh perkara tercatat ditangani pada tingkat Polres Pasaman Barat, sementara 22 perkara lainnya disebut berada di tingkat Polsek jajaran. Kasat Reskrim menjelaskan bahwa perkara yang diselesaikan melalui pendekatan tersebut antara lain pencurian biasa dan penggelapan. Seluruh proses tetap harus memperhatikan persyaratan hukum, kesepakatan sukarela para pihak, serta kepentingan dan pemulihan hak korban.

Sementara itu, berdasarkan rincian jenis perkara yang disampaikan untuk tingkat Polsek jajaran, terdapat delapan perkara penganiayaan, enam perkara pencurian biasa, dan dua perkara pengancaman. Satreskrim Polres Pasbar menempatkan penyelesaian perkara tersebut dalam kerangka penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga mempertimbangkan dampak konflik terhadap korban, pelaku, keluarga, dan lingkungan sosial. Rincian angka tersebut masih memerlukan pencocokan dengan total 22 perkara yang disebutkan sebelumnya agar data publikasi benar-benar akurat.

Kapolres AKBP Agung Tribawanto melalui Kasat Reskrim menegaskan bahwa Restorative Justice bukan sekadar upaya mempercepat penyelesaian administrasi perkara. Lebih dari itu, pendekatan ini mengutamakan penyelesaian konflik secara bertanggung jawab, pemulihan kerugian yang dialami korban, serta membangun kesadaran agar persoalan serupa tidak kembali terulang. Dengan demikian, keadilan tidak hanya dilihat dari proses hukum, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.

Dalam penerapannya, Satreskrim Polres Pasbar tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan yang berlaku. Tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui mekanisme RJ karena harus melalui penilaian terhadap jenis tindak pidana, ketentuan hukum, fakta peristiwa, serta terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang ditentukan. Prinsip kehati-hatian menjadi penting agar pendekatan keadilan restoratif tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.

Kasat Reskrim Iptu A. Agung Ngurah Santa Subarata juga menekankan bahwa proses perdamaian harus berlangsung secara sukarela, tanpa intimidasi, ancaman, ataupun tekanan terhadap korban maupun pihak lainnya. Apabila terdapat kerugian yang harus dipulihkan, bentuk pertanggungjawabannya wajib disesuaikan dengan kesepakatan yang sah serta kondisi perkara. Perlindungan terhadap korban tetap menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan penyelesaian.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto juga melalui Satreskrim memastikan bahwa penerapan Restorative Justice bukan berarti mengabaikan hak korban atau memberikan kebebasan kepada pelaku tanpa pertanggungjawaban. Sebaliknya, mekanisme tersebut harus mampu menghadirkan penyelesaian yang adil, proporsional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Profesionalisme penyidik dalam menilai kelayakan perkara menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Selain menjalankan penegakan hukum, Polres Pasbar terus mendorong pemahaman masyarakat mengenai prosedur, persyaratan, dan mekanisme pengawasan keadilan restoratif. Masyarakat perlu mengetahui bahwa perdamaian tidak otomatis menghentikan seluruh proses hukum, sebab penyelesaian melalui RJ hanya dapat dilakukan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Melalui edukasi dan pelayanan yang terbuka, Satreskrim diharapkan semakin dekat dengan masyarakat sekaligus mampu mencegah berkembangnya konflik menjadi persoalan hukum yang lebih luas.

Komitmen Kapolres AKBP Agung Tribawanto bersama Satreskrim Polres Pasaman Barat tersebut menjadi bagian dari upaya membangun penegakan hukum yang tidak hanya tegas, tetapi juga mengedepankan nilai kemanusiaan, perlindungan korban, dan kepastian hukum. Dengan mengutamakan profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab, Polres Pasbar diharapkan terus memperkuat kepercayaan publik dan menghadirkan pelayanan kepolisian yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

POLRI BERSAMA MASYARAKAT.

TIM RMO

Kamis, 29 Oktober 2026

Beben Desak APBD Kapuas Berkeadilan, Minta Aspirasi Semua Dapil Diakomodasi

KUALA KAPUAS – Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kapuas, Beben, mendesak pemerintah daerah menerapkan prinsip keadilan dan pemerataan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta pemerintah mengakomodasi aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan (dapil) tanpa memihak wilayah tertentu.


Desakan tersebut disampaikan Beben setelah pembahasan anggaran di Kuala Kapuas, Selasa (28/10/2026). Anggota Komisi III DPRD Kapuas itu menegaskan, pemerintah harus memastikan alokasi anggaran pembangunan mencerminkan kebutuhan masyarakat di setiap dapil.


“Kami berharap kepada pemerintah Kabupaten Kapuas agar pembangunan melalui penggunaan APBD berkeadilan di masing-masing dapil, sehingga adil dan merata tanpa memihak,” tegas Beben.


Menurut dia, setiap rupiah dalam APBD harus memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas. Karena itu, pemerintah perlu memperhatikan kebutuhan pembangunan di semua wilayah, mulai dari Kapuas Hilir hingga Kapuas Hulu.


Beben menilai, pemerintah perlu menjaga keseimbangan alokasi anggaran agar tidak terjadi kesenjangan pembangunan antardaerah. Ia menegaskan, seluruh dapil berhak mendapatkan perhatian sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.


Beben Tegaskan Aspirasi Rakyat Harus Masuk APBD


Beben menjelaskan, usulan yang disampaikan DPRD berasal dari aspirasi masyarakat di daerah pemilihan masing-masing. Aspirasi tersebut dihimpun melalui berbagai kegiatan, termasuk reses dan pertemuan dengan konstituen.


“Karena yang kami usulkan berdasarkan aspirasi masyarakat di dapil kami masing-masing. Itu suara rakyat, jeritan rakyat di bawah. Kalau itu tidak muncul di APBD, apa artinya kami selaku wakil mereka?” ujarnya.


Ia juga mempertanyakan peran DPRD dalam pembahasan anggaran apabila usulan masyarakat tidak mendapatkan perhatian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).


“Jangan jadikan DPRD ini hanya stempel. Kami dipilih rakyat. Kalau aspirasi dapil kami tidak diakomodasi, lalu untuk apa kami ada di sini? Untuk apa APBD dibahas bersama? Lebih baik pemerintah susun sendiri,” kata Beben.


Minta Pemerintah Evaluasi Alokasi Anggaran


Sebagai anggota Komisi III yang membidangi pembangunan, Beben meminta bupati dan jajaran perangkat daerah mengevaluasi pola penganggaran agar lebih memperhatikan kebutuhan setiap wilayah.


Ia mengingatkan, ketimpangan pembangunan dapat memicu kecemburuan sosial dan memperlebar kesenjangan antarwilayah di Kabupaten Kapuas.


Menurut Beben, APBD merupakan anggaran untuk kepentingan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan pembangunan tidak hanya berfokus pada wilayah tertentu.


“Prinsip kami di Fraksi Gerindra jelas: adil, merata, tanpa memihak. Semua dapil berhak merasakan pembangunan. Jangan tunggu rakyat marah,” pungkasnya.

Rabu, 21 Oktober 2026

Peduli Kesehatan, Ibu-ibu Persit Gandeng Puskesmas Nuhuwei Berikan Pelayanan Kesehatan Gratis Bagi Warga Kampung Yamboi

Mansel - Dalam rangka mendukung suksesnya program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-130 Kodim 1808/Manokwari Selatan, Persit Kartika Chandra Kirana (KCK) Cabang XVII Kodim 1808/Mansel menunjukkan kepeduliannya terhadap kesehatan masyarakat dengan menggandeng tenaga kesehatan dari Puskesmas Nuhuwei untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan bagi warga Kampung Yamboi, Distrik Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, Kamis (22/10/26).


Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian Persit terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan di tengah pelaksanaan program TMMD ke-130.


Dalam kegiatan tersebut, tenaga kesehatan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dasar, seperti pengecekan tekanan darah dan pemeriksaan kondisi kesehatan warga. Masyarakat Kampung Yamboi, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, mendapatkan perhatian serta pelayanan dari petugas kesehatan.


Ketua Persit KCK Cabang XVII Kodim 1808/Mansel menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan wujud dukungan Persit terhadap pelaksanaan TMMD, yang tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat, termasuk bidang kesehatan.


“Kami ingin kehadiran Persit di tengah masyarakat Kampung Yamboi dapat memberikan manfaat nyata. Melalui kerja sama dengan Puskesmas Nuhuwei, kami berharap masyarakat semakin peduli terhadap kesehatan diri dan keluarga. Karena masyarakat yang sehat merupakan modal utama dalam membangun kampung yang maju dan sejahtera,” ungkapnya.


Sementara itu, Dansatgas TMMD ke-130 Kodim 1808/Mansel, Letkol Czi Sunandar Parius, menyampaikan apresiasi atas kepedulian Persit KCK Cabang XVII bersama tenaga kesehatan Puskesmas Nuhuwei yang turut mengambil bagian dalam menyukseskan program TMMD.


“TMMD bukan semata-mata membangun jalan, jembatan, rumah, maupun fasilitas umum lainnya, tetapi juga membangun kualitas hidup masyarakat. Kehadiran Persit bersama tenaga kesehatan menjadi bukti bahwa TNI hadir secara menyeluruh untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan,” ujarnya.


Kegiatan pelayanan kesehatan tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan antara TNI, Persit, tenaga kesehatan, dan masyarakat Kampung Yamboi.


Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala serta penerapan pola hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari.


Dengan semangat “TMMD Satukan Langkah, Membangun Negeri dari Desa”, Persit KCK Cabang XVII Kodim 1808/Mansel terus berkomitmen mendukung kegiatan TMMD ke-130, tidak hanya melalui kegiatan sosial dan kemanusiaan, tetapi juga melalui kepedulian terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.


(Tim/Red)

AKP Nedra Wati Pimpin Pemantauan Bahan Pokok di Pasar Sungai Sariak, Pengawasan Diperketat Demi Lindungi Daya Beli Masyarakat

AKP Nedra Wati Pimpin Pemantauan Bahan Pokok di Pasar Sungai Sariak, Pengawasan Diperketat Demi Lindungi Daya Beli Masyarakat

POLRES PADANG PARIAMAN – Upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok terus dilakukan jajaran Polres Padang Pariaman. Kasat Reskrim Polres Padang Pariaman AKP Nedra Wati, S.H., M.H., bersama tim gabungan dari kepolisian dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Koperindag) Kabupaten Padang Pariaman, turun langsung memantau perkembangan harga bahan pokok dan barang penting (bapokting) di Pasar Sungai Sariak, Rabu (21/10/2026), mulai pukul 10.00 WIB.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari pengawasan Satgas Pangan untuk memastikan ketersediaan, kelancaran distribusi, kestabilan harga, serta kualitas bahan kebutuhan pokok yang beredar di tengah masyarakat. Pemantauan secara langsung dilakukan agar perkembangan situasi pasar dapat diketahui sejak dini, sekaligus mengantisipasi potensi kelangkaan, penimbunan barang, dan praktik perdagangan yang berpotensi merugikan konsumen.

Dalam kegiatan itu, AKP Nedra Wati didampingi Kanit Tipidter Polres Padang Pariaman IPDA Azan Fujiyanto, S.H., M.H., Kabid Perdagangan Dinas Koperindag Kabupaten Padang Pariaman Nasmi Palan, S.H., M.H., anggota Tipidter, personel Polsek Sungai Sariak, serta petugas Disperindag setempat. Sinergi lintas instansi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pengawasan pasar yang terukur, terpadu, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan awal di lapangan, ditemukan kenaikan harga pada sejumlah komoditas kebutuhan pokok. Namun, kenaikan tersebut masih tergolong dalam batas normal dan belum menunjukkan lonjakan yang signifikan. Kondisi ini tetap menjadi perhatian aparat dan instansi terkait karena perubahan harga bahan pokok dapat berdampak langsung terhadap pengeluaran rumah tangga, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Informasi awal yang dihimpun di lapangan mengindikasikan bahwa kenaikan harga tersebut diduga berkaitan dengan menurunnya hasil produksi dan panen yang dipengaruhi kondisi kabut asap. Berkurangnya hasil panen berpotensi memengaruhi pasokan sejumlah komoditas ke pasar dan kemudian berdampak terhadap harga jual. Meski demikian, faktor penyebab kenaikan masih perlu didalami melalui koordinasi dan pemeriksaan lebih lanjut agar kebijakan penanganan didasarkan pada kondisi distribusi serta data pasokan yang akurat.

Pengawasan tidak hanya berfokus pada harga jual, tetapi juga mencakup ketersediaan stok, jalur distribusi, kualitas barang, serta kemungkinan adanya penimbunan. Petugas turut mengingatkan para pedagang agar menjual kebutuhan pokok secara wajar, tidak memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan secara tidak patut, dan tetap menjaga kelancaran pasokan. Langkah preventif ini penting agar keresahan masyarakat akibat perubahan harga dapat dihindari sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Dari sisi penegakan hukum, pengawasan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur penyelenggaraan perdagangan serta larangan terhadap praktik tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum. Ketentuan mengenai penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting dalam jumlah serta waktu tertentu ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas perdagangan juga diatur dalam Pasal 29. Penerapan ketentuan hukum tetap harus didasarkan pada unsur pelanggaran dan fakta yang ditemukan, bukan semata-mata karena adanya kenaikan harga.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi landasan penting dalam menjaga hak masyarakat untuk memperoleh barang yang layak, aman, dan diperdagangkan secara bertanggung jawab. Sementara itu, ketentuan pidana terkait penimbunan barang kebutuhan pokok dalam kondisi tertentu diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait. Karena itu, apabila ditemukan indikasi pelanggaran, aparat akan melakukan pendalaman sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, Polres Padang Pariaman akan berkoordinasi dengan Disperindag, Dinas Pangan, serta pengelola pasar untuk mengantisipasi kemungkinan lonjakan harga dan gangguan pasokan. Pengawasan terhadap pelaku usaha, produsen, dan distributor juga akan diperkuat apabila terdapat indikasi penimbunan atau penjualan dengan harga yang tidak wajar. Pendalaman akan dilakukan berdasarkan bukti dan informasi yang dapat diverifikasi, sehingga tindakan yang diambil tetap profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum.

Melalui kegiatan tersebut, Polres Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam penegakan hukum, tetapi juga melalui langkah pencegahan yang menyentuh kebutuhan sehari-hari warga. Stabilitas harga dan ketersediaan pangan merupakan kepentingan bersama yang membutuhkan keterlibatan pemerintah, aparat, pedagang, distributor, dan konsumen. POLRI BERSAMA MASYARAKAT menjadi semangat dalam menjaga perdagangan yang sehat, melindungi daya beli warga, serta memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dengan harga yang wajar. Pemantauan akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga situasi kamtibmas dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian.

Katim RMO Group | Wyndoee

Ad Placement

Intermezzo

Travel

Teknologi